Langsung ke konten utama

MUI: Aparat Tidak Boleh Main Eksekusi Tanpa Proses Pengadilan

Hidayatullah.com– Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indoensia (MUI) Se-Indonesia Ke-5 yang digelar di Pesantren At-Tauhiddiyah Cikura, Bojong, Tegal, Jawa Tengah mulai 07 hingga 09 Juni 2015 kemarin menghasilkan beberapa rekomendasi.
Salah satunya rekomendasi hasil dari pembahasan masalah radikalisme agama dan penanggulangannya. Pembahasan radikalisme masuk dalam Masail Assasiyah Wathaniyah(Masalah Strategis Kebangsaan). Setelah diplenokan dan dibahas dalam sidang Komisi A, maka disepakati dan direkomendasikan beberapa hal, di antaranya;
Pertama, Umat Islam di Indonesia berfaham ahlus sunnah wal-jama’ah yang berciri moderat (tawassuth), toleran (tasamuh), berpegang pada metodologi pengambilan hukum (manhajiy), dinamis (tathawwuriy), dan mengedepankan wajah Islam yang welas asih (rahmah lil-alamin).
KeduaAhlus Sunnah Wal Jama’ah bukan saja menjadi panduan dalam berfikir (manhaj al-fikr) tapi juga merupakan panduan berperilaku (manhaj al-‘amal) umat Islam Indonesia, dalam kehidupan keagamaan, kehidupan kemasyarakatan, dan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ketiga, Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip berpikir keagamaan dan berperilaku sebagaimana manhaj Ahlus Sunnah wal jama’ah sebagaimana disebut di atas, bisa melahirkan cara berfikir dan bertindak yang menyimpang dapat menimbulkan pemikiran dan tindakan radikal.
Keempat, Radikalisme agama yang dimanifestasikan dalam bentuk aksi berupa upaya untuk mengubah bentuk negara dengan paksa dan tidak mengindahkan mekanisme konstitusional yang berlaku merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan bangsa Indonesia. Pelakunya terkategori sebagai bughat sesuai fikih Islam.
Kelima, Radikalisme agama yang dimanifestasikan dalam bentuk aksi terorisme merupakan sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban dan memenuhi unsur tindak pidana (jarimah) yang harus dijerat dengan hukuman yang berat.
Keenam, Akar pemicu munculnya radikalisme agama selain karena penyimpangan pemahaman keagamaan, seperti meragukan otentisitas dan orisinalitas Al-Qur’an, menghina sahabat dan istri-istri Rasul, yang merupakan sanad utama ajaran Islam, atau memahaminash-nash secara tekstual saja, juga adanya ketidakadilan global dalam sektor sosial, politik, dan ekonomi.
Karena itu segala upaya yang mengarah pada upaya penanggulangan radikalisme dilakukan dengan pendekatan keagamaan, sosial, politik, dan ekonomi selain dengan pendekatan keamanan.
Ketujuh, Seseorang yang diduga melakukan tindakan terorisme masih melekat padanya hak-hak untuk membela diri sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap padanya. Karena itu setiap upaya yang dilakukan yang tidak mengindahkan hak-hak tersebut terkategori sebagai sebuah tindakan kesewenang-wenangan dan kezhaliman.
Kedelapan, Aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan pencegahan terhadap radikalisme agar tetap memerhatikan asas praduga tak bersalah dan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dengan melakukan eksekusi sebelum adanya proses hukum.
Untuk itu, perlu ada evaluasi kelembagaan dan mekanisme penanganan radikalisme dengan mengedepankan prinsip dialog, langkah preventif dengan pendekatan partisipatif dan melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat.*

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kisah Kedatangan Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki ke Lombok

BIOGRAFI SYEIKH RAHMATULLAH Al-HINDI (PENDIRI MADRASAH LEGENDARIS AS-SHAULATIYAH MAKKAH AL-MUKARRAMAH)

Oleh: Husein Zaenal Muttakin, Lc., M.Pd.I BAB I
A.     Pendahuluaan Kondisi keagamaan  India pada abad 19 M sangat buruk.Kemunkaran dan kemaksiatan menyebar luas.Banyak sekali  fatwa-fatwa  dari para ulama yang jauh dari kebenaran, bahkan sampai ada yang berfatwa gugurnya kewajiban ibadah haji.Para pelajar banyak dirancuni oleh pemikiran barat sehingga mereka menganggap para ulama sebagai kaum yang jumud dan ketinggalan jaman.[1] Gerakan kristenisasi di India sangat gencar.Pada tahun 1792 M untuk pertama kali didirikan Lembaga Misi Kristen Protestan,kemudian pada tahun 1795 didirikan Organisasi Misi Kristen London dan pada Tahun 1799 didirikan Organisasi Misi Kristen  Gereja Inggris.[2] Sebelum memasuki awal abad ke 19 M, rombongan para misionaris dengan resmi dan teratur di kirimkan ke India  oleh Pemerintah Inggris, bahkan perusahaan-perusahaan dagang Inggris yang di India, disamping mendanai misi itu mereka memberikan hak istimewa kepada para misionaris itu. Untuk upaya…

Mengenal Kitab Ulmumul Hadits Masa Klasik, Pertengahan, dan Modern

Oleh: Habib Ziadi

PENDAHULUAN Ilmu hadits menurut Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki memiliki 3 kandungan defenisi: Pertama :  penukilan riwayat yang disandarkan kepada Rasul saw dari pernyataan yang dikatakan oleh beliau, perbuatan yang dikerjakannya, atau persetujuannya, atau sifat-sifatnya. Yakni, semua tentang diri beliau dan sejarahnya baik sebelum atau sesudah kerasulan. Termasuk apa yang dinukil dari sahabat dan tabi’in. Ilmu hadits kategori ini disebut, “Ilmu Riwayah al-Hadits.” Kedua: Metode atau jalan yang digunakan dalam sampainya hadits-hadits dari sisi keadaan para perawi, kekuatan hapalan dan keadilannya, atau dari sisi sanad, apakah ia muttasil atau munqati’. Kategori ini dikenal dengan istilah “ilmu Ushul al-Hadits”. Ketiga, pembahasan pada pemahaman makna atau mafhum ma’na dari lafazh-lafazh hadits, maksudnya berdasarkan kaidah bahasa Arab dan ketentuan syariat dan disesuaikan dengan prilaku Nabi saw.[1] Perkembangan ulumul hadits dari masa ke masa mengalami perubahan dem…